Sadar Pajak

Saksi Administrasi Pembayaran Masa yang Terlambat

Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran
pajak untuk masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP mengatur bahwa atas pembayaran atau
penyetoran pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh
tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari
berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh satu bulan.

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
di atas dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi
12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Menteri Keuangan menetapkan KMK tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan
sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk setiap bulan,
sehingga tarif bunga per bulan dapat mengacu pada KMK tersebut tanpa perlu dilakukan
penghitungan tarif bunga per bulan

Untuk melihat tarif bunga yang telah ditetapkan, silahkan klik tautan berikut:

Contoh Penghitungan