Sadar Pajak

Pengertian Dividen

Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis (sumber: wikipedia)

Aspek Perpajakan Dividen

Dasar Hukum dan Perubahannya

• Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021

Terdapat beberapa perubahan terkait aspek perpajakan dari Dividen, antara lain:

Perubahan Pertama

Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

Perubahan Kedua

Pasal 14 sampai dengan Pasal 43 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja

yang diantara menjelaskan:

• dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak.
• kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi
• tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak
• perubahan batasan dividen yang diinvestasikan

Tabel Perubahan peraturan terkait Dividen

Dividen dari dalam negeri diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2021 bahwa Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikecualikan dari Objek PPh, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu

Kriteria bentuk investasi dijelaskan dalam PMK Nomor 18 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
2. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain harus memenuhi kriteria sesuai PMK 18 Tahun 2021, Investasi tersebut juga harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

Secara berkala, Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi kepada DJP secara elektronik melalui saluran tertentu yaitu djponline.pajak.go.id dengan ketentuan:

1. Secara berkala paling lambat di akhir bulan ke 3 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi setelah tahun pajak berakhir.
2. Disampaikan sampai dengan tahun ke 3 sejak tahun pajak diterima/diperoleh dividen atau penghasilan lain.

Jika Wajib Pajak Orang Pribadi dari dalam negeri tidak memenuhi kriteria bentuk, tata cara, dan jangka waktu investasi maka terutang PPh saat dividen/penghasilan lain diterima/diperoleh, tatacara pembayaran sebagaimana berikut:

• Tarif sebesar 10% dan bersifat final
• Kode KAP dan KJS adalah 411128 – 419
• Disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima/ diperoleh