Dalam konteks Wajib Pajak Badan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat diwakilkan/dikuasakan oleh pihak lain. Pada coretax, terdapat dua entitas yang dapat diberikan wewenang:
Penunjukan/pengubahan/penghapusan pihak lain (wakil) atau kuasa hanya dapat dilakukan oleh PIC Utama. Adapun Kuasa yang sudah ditunjuk tidak dapat menunjuk representative lain.
Berikut perbandingan secara umum antara Pihak Lain yang dapat ditunjuk vs. Konsultan Pajak di Coretax
Aspek | Pihak Lain yang Dapat Ditunjuk | Konsultan Pajak sebagai Kuasa |
---|---|---|
Definisi | Orang yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, seperti pegawai internal perusahaan atau pengurus lainnya | Profesional berlisensi yang memiliki izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak dan terdaftar di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di sikop.kemenkeu.go.id untuk memberikan layanan konsultasi perpajakan. |
Dasar Hukum | Ditunjuk oleh Wajib Pajak melalui sistem Coretax selama merupakan pegawai (masuk dalam struktur organisasi perusahaan dan terdapat di daftar bupot 21) dan memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sesuai UU dan ketentuan yang berlaku. | Diatur dalam UU KUP dan ketentuan tentang Kuasa dan wajib memiliki sertifikat praktik dari DJP sesuai peraturan perpajakan. |
Proses Penunjukan | Melalui menu My Representative dalam aplikasi Coretax dengan memasukkan NPWP setelah terdaftar di daftar Pihak Terkait. | Sama, melalui menu My Representative, tetapi harus mencantumkan nomor lisensi konsultan yang terdaftar di DJP setelah aktif terdaftar di Database Coretax. |
Persyaratan Penunjukan | Harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar dalam sistem DJP dan telah ditambahkan ke dalam sub menu Pihak Terkait/Related Parties di Coretax Badan yang menunjuk. | Harus memiliki NPWP, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang masih berlaku dan aktif terdaftar di Database Coretax sebagai konsultan pajak. |
Hak Akses dalam Coretax | Tergantung peran yang diberikan oleh Wajib Pajak, seperti akses membuat draft Bupot, FP, dan SPT atau menandatangani Bupot, FP dan SPT serta pengajuan tertentu. | Tergantung peran yang diberikan oleh Wajib Pajak, termasuk pendampingan pemeriksaan pajak, dan pengajuan banding ke pengadilan pajak jika diperlukan |
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi setelah berlakunya Coretax Beberapa kategori orang pribadi yang hendak mendaftarkan diri…
Dalam sistem Coretax, terdapat perubahan signifikan terkait akses akun bagi Wajib Pajak Badan. Berbeda dengan sistem…
Seorang wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami dapat memiliki Akun Coretax dengan NIK-nya…
Wajib Pajak lama yang sudah memiliki akun DJP Online tidak perlu mendaftar ulang di CORETAX.…
Penggunaan NPWP 16 Digit Penggunaan NPWP 16 Digit Dalam Pasal 11 PMK 136 Tahun 2023…
Perubahan Efaktur 4.0 Perubahan pada Update efaktur 4.0 Perubahan pada efaktur desktop Pencantuman informasi NPWP…